NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 1 (2023): Notarius"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya ]]>
<![CDATA[Marchananda Diva Engracia]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.39339
<![CDATA[AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits. From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed. In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017. Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions. for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions. Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran. Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee ]]>
<![CDATA[Priasti Nuradini]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42289
<![CDATA[AbstractLand registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.Keywords: land registration; absentee land; PTSLAbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.Kata kunci: pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL]]>
<![CDATA[Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit ]]>
<![CDATA[Bella Anggraini]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.33230
<![CDATA[AbstractCopyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.Keyword: fiduciary guarantee; credit agreement; copyrightAbstrakHak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.Kata kunci: jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta]]>
<![CDATA[Legalitas Cover Lagu “Lagi Syantik” Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) ]]>
<![CDATA[Veri Yuniarto Prabowo]]>;
<![CDATA[Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41748
<![CDATA[AbstractOften song covers on Youtube so easily changing music arrangement and genre of song work to appear as if it were theirs, without permission of songwriter. As happened in case of song covers in the Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This study aims to determine legality of song covers based on Copyright Law and to find out whether Judge's decision on song covers “Lagi Syantik” has fulfilled legal protection. This research uses normative legal research methods. Results of this study found that legality of song covers on social media can be referred to as fair use doctrine contained in Article 43 letter d of Copyright Law. This means that song covers on social media can be categorized as legal, if person who song covers: first, does not get commercial benefits; and second, get permission from copyright owner. In this research case study, Plaintiff is not harmed because income from song covers "Lagi Syantik" falls to WAMI as creator's collective management agency in Indonesia, not to Defendants, so song cover act by Defendant are non-commercial activities. Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which upholds the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has fulfilled legal protection.Keywords: song covers; copyright; verdictAbstrakSeringkali pembawa cover lagu di Youtube dengan mudah mengubah aransemen musik dan genre karya lagu menjadi seolah-olah miliknya, tanpa seizin pencipta lagu. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas terhadap cover lagu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui apakah putusan Hakim terhadap cover lagu “Lagi Syantik” sudah memenuhi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas cover lagu pada media sosial dapat dirujuk sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf d UUHC. Artinya cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, jika pelaku yang mengcover lagu tersebut: pertama, tidak mendapatkan keuntungan komersial; dan kedua, mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Dalam studi kasus penelitian ini, penggugat tidak dirugikan, karena pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia, bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan hukum.Kata kunci: cover lagu; hak cipta; putusan hakim]]>
<![CDATA[Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Intan Nur Baiti]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.40910
<![CDATA[AbstractCyber Notary concept is alternative that can be used Notary to work and making transactions during the pandemic. Article 15 paragraph (3)UUJN provides opportunities application of Cyber Notary concept where Notary can use functions and authority based on technology, such as making deeds and conducting certification by electronic. The purpose of this study is to analyze and describe reasons Cyber Notary concept cannot be applied in Covd-19 pandemic situation and the opportunities implementng Cyber Notary concept related to Notary's authorty in Notary Regulations. The method used is normative legal research by conducting legal analysis based on study from legislation and literature of Cyber Notary. It was concluded that the factor meaning of "essence" of authentic deeds, communicaton tools and internet networks were not evenly distributed, prone to abuse and the existence of conflicting norms between UUJN and UU TE as reason that Cyber Notary could not be applied. Opportunities for implementation of Cyber Notary are very open but contraned about regulation of Cyber Notary has not been further regulated so implementaton of Cyber Notary has not been perfect.Keywords: cyber notary; notary; covidAbstrakKonsep Cyber Notary merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dan memudahkan transaksi pekerjaan Notaris di masa pandemi. Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan peluang penerapan konsep Cyber Notary. Notaris dapat melakukan fungsi dan wewenang berbasis teknologi, misalnya membuat akta dan melakukan sertifikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan konsep Cyber Notary belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19 serta peluang penerapan konsep Cyber Notary terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisa hukum berdasarkan pengkajian bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait konsep Cyber Notary. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa faktor makna “esensi” akta otentik, alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata, rawan disalahgunakan serta adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE sebagai alasan bahwa Cyber Notary belum dapat diterapkan. Peluang penerapan Cyber Notary sangat terbuka namun terkendala terkait belum adanya pengaturan lebih lanjut sehingga penerapan Cyber Notary belum berjalan sempurna.Kata kunci: cyber notary; notaris; covid]]>
<![CDATA[Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kartika Ira Widyanti]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.38438
<![CDATA[AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan ]]>
<![CDATA[Burhan Jatmiko]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.37779
<![CDATA[AbstractThe rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.Keywords: beneficial owner; corporation; companyAbstrakPengaturan mengenai beneficial owner diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. Kedua, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata kunci: pemilik manfaat; korporasi; perseroan]]>
<![CDATA[Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ]]>
<![CDATA[Diah Dwi Kusuma Astuti]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.40879
<![CDATA[AbstractThe Sambas Songket Weaving and the motifs on the Sambas ikat weaving are intellectual property produced by the indigenous people of Sambas Regency. So that the motifs on the ikat weaving of sambas can be said to be a copyright that must be protected by the government. This type of normative juridical research uses a case approach, because this research intends to conceptualize law as what is written in legislation and related literature. The specification of this research is descriptive analysis. The type of data used in this study is secondary data. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of International law with the 2003 UNESCO Convention. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of Indonesian law, there are several Indonesian legal instruments related that cultural heritage in Indonesia is protected by law The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Then awards from other countries which begin with an appreciation for the work itself, a good understanding of Intellectual Property Rights and the registration of all intellectual works of the nation are actually efforts of the nation in accordance with the state constitution.Keywords: copyright; tenun; heritageAbstrakTenun Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas bagian dari kekayaan intelektual yang diproduksi oleh warga Kabupaten Sambas. Alhasil Motif-motif pada tenun ikat sambas dapat dikatakan hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini hendak memperlihatkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literature terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi UNESCO 2003. Selanjutnya Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia. Secara yuridis di proteksi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua karya intelektual bangsa sejatinya sebagai usaha menyelamatkan kedaulatan bangsa sesuai dengan pedoman negara.Kata kunci: hak cipta; tenun; budaya]]>
<![CDATA[Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga ]]>
<![CDATA[Dewi Sarah Afifah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.39173
<![CDATA[AbstractAn intellectual property dispute occurs because of a party that feels harmed under a circumstance. Disputes that often occur is the struggle of nbrand on businesses accompanied by the existence of bad faith from one of the parties. Businesses that register their brand first have the right to legal protection. The purpose of this study is to know and analyze the legal provisions that apply to the resolution of brand disputes in the event of the occurrence of registration of the same brand in the same class. The research method used by researchers is normative juridical. The result of the study is a legal provision on the settlement of brand disputes in the event that the registration of 2 (two) same brands in the same class is resolved by litigation is a settlement through a court institution stipulated in Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications” from Article 83 to Article 92. While non-litigation dispute resolution is an out-of-court dispute resolution, such as through alternative dispute resolution or arbitration stipulated in article 93 of Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications”.Keywords: dispute; brand; good faithAbstrakSengketa hak kekayaan intelektual terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan. Sengketa yang sering terjadi adalah perebutan merek yang disertai dengan itikad yang tidak baik dari salah satu pihak pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran dua merek yang sama dan kelasnya juga sama dan penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yakni lewat lembaga pengadilan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa yang secara non litigasi yakni diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) yang diatur dalam pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata kunci: sengketa; merek; iktikad baik]]>
<![CDATA[Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) ]]>
<![CDATA[Muhammad Adil Maulana]]>;
<![CDATA[Abdullah Kelib]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42790
<![CDATA[AbstractThe development of Islamic banking into the global financial industry led to the development of Islamic banking products. It is possible there will be disputes relating to Islamic banking products. and requires a legal framework for dispute resolution truly "Islamic". This article discussed regarding the settlement of disputes through arbitration of Islamic banking in Indonesia and Malaysia, so hopefully will get an understanding of Islamic banking dispute resolution and arbitration role in developing an Islamic economics. The method in this article is a juridical-normative approach, that tried to synchronize the legal provisions applicable to the implementation of the case to be studied. Specifications of research were classified in descriptive analysis research. The result of this article is dispute settlement process through Badan Arbitrase National Indonesia and the Kuala Lumpur Regional for Arbitration beginning with the submission of arbitration agreement. After the examination process is completed then the award is decided by the arbitration is final and binding. National Sharia Arbitration and Kuala Lumpur Regional Arbitration for having similarities and differences. Settlement of Islamic banking disputes through arbitration Sharia should be returned to the application of the principles of Islamic Sharia are fully in favour of the economic advancement of Islam. Keywords: role; arbitration; Islamic banking disputes.AbstrakBerkembangnya perbankan Islam menjadi industri keuangan dan finansial global menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk produk bank Islam, sehingga, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa berkaitan dengan produk-produk bank Islam. Perbankan Islam memerlukan kerangka hukum penyelesaian sengketa yang efisien, dan benar-benar “Islam”. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase di Indonesia dan Malaysia, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam dan peranan arbitrase dalam mengembangkan ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya terhadap kasus yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil artikel ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration dimulai dengan adanya penundukkan melalui perjanjian arbitrase. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang diputus oleh kedua arbitrase ini bersifat final and binding. Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration memiliki kesamaan dan perbedaan. Penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase syariah harus dikembalikan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang sepenuhnya demi mengembangkan kemajuan ekonomi Islam.Kata kunci: peranan; arbitrase; sengketa perbankan Islam.]]>
